Salam Kata

Beberapa perubahan yang dibuat berpotensi melanggar dan meresahkan masyarakat, salah satu contohnya yaitu PEMILIHAN UMUM. Dinyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Namun fakta yang fulgar terpampang jelas adalah masih banyak terjadi pelanggaran dalam pemilu, terkait dengan perhitungan suara, bocornya hak pilih dan tidak berfungsinya hak pilih seorang warga negara serta adanya kasus Money politik. Lantas apakah ini sebuah kesalahan umum, ataukah kesalahan yang terbalut Manipulasi??? Sementara ini di ranah hukum bab tentang persamaan hak dan jaminan perlindungan serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat kecil di hukum secara tegas dan jelas. Sementara kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat berjalan dengan lunak dan bahkan sangat fleksibel. Lagi lagi justru para penegak hukumlah yang bermain dengan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Dan masih banyak

Dari sekian bangsa yang terpencar di kepulauan yang terpisahkan oleh laut dan selat yang akhirnya diikat oleh sebuah aturan menjadi satu negara, satu bangsa bernama Indonesia. Pancasila menjadi landasan hidup bangsa. UUD 1945 juga bertahta sebagai sumber hukum tertinggi tidak hanya di bidang politik tapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Karena itu UUD 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang merangkul hajat hidup sosial antar rakyat, rakyat dengan lembaga negara dan juga antar lembaga negara itu sendiri. Dalam UUD 1945 juga terdapat cita cita bangsa Indonesia yang harus di wujudkan oleh segenap masyarakat dan pemimpin itu sendiri. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.  Pemerintah Indonesia telah melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali, namun nyatanya proses perubahan itu sangat jauh berbeda dengan proses pembuatan UUD 1945 yang asli. Banyak